HUKUM TATA NEGERA


BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam perjalanan hidup dari hari ke hari tak lepas dari yang nama hukum. Karena hukum yang akan memberikan batas pada setiap tindakan umat manusia baik itu secara individual maupun secara hubungan manusia yang satu dengan yang lain (sosial) atau kata lain bahwa hukumlah yang memutuskan kata salah dan benar.
Pada sebuah negara pasti ada badan pemerintahan yang berwewenang dalam memutuskan sebuah hukum dan juga bertugas untuk memantau jalannya hukum untuk selama sistem pemerintahan berjalan. Hukum itu juga merupakan garis-garis yang harus diikuti agar tidak tersesat.
Namun setiap hukum tersebut harus mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya agar roda pemerintahan bisa berjalan lancar. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR tidak boleh bertentangan.
Dalam makalah ini penulis hanya sekilas mengulas tentang hukum tata negara agar para pembaca paham dan mengerti tentang hukum dinegara indonesia tercinta. Namun akan memberikan mamfaat yang besar kepada pembaca karena penulis menulisnya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh setiap kalangan.
Jadi bagi siapa yang ingin paham dengan cepat tentang hukum tata negara mari baca makalah ini. Penulis menegaskan lagi semoga pembaca bisa mengambil manfaat dari makalah ini.
B. Rumusan Masalah
Penulisan merumuskan masalah pada makalah ini sebagai berikut:
1. Sebutkan istilah dan definisi hukum tata negara berdasarkan para ahli!
2. Bagaimanakah Sumber hukum tata negara?
3. Sebutkan Asas-asas dalam Hukum Tata Negara!
C. Tujuan
Hukum tata negara pada negara Indonesia sangatlah dibutuhkan untuk menjalankan garis-garis haluan negara sehingga dapat mencapai tujuan akhir dalam pemerintahan. Dengan berpegang teguh pada hukum tersebut dalam setiap peraturan negara maka negara akan menjadi kokoh sehingga tidak mudah roboh dari segala jajahan secara dalam maupun luar.
Dipetik dari hal tersebut maka tujuan secara umum makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang hukum tata negara sehingga penulis sebagai generasi penerus tahu tentang hukum tata negara.
Adapun tujuan khusus yaitu memenuhi tugas dari mata kuliah Kewarganegaraan sehingga bisa mengikuti sebagaimana adanya.

BAB II
PEMBAHASAN
A. Istilah dan Definisi Hukum Tata Negara
Hukum tata negara sangatlah bermanfaat bagi bangsa indonesia untuk mempermudah dalam mengatur dan juga menjalankan pemerintahan dalam negara yang besar ini agar mencapai sasaran sesuai dengan tujuan luhur bangsa.
Namun itu semua tidak lepas dari pengertian dasar hukum tata negara atau definisi hukum tata negara berdasarkan para ahli agar para pelaku atau pelaksana hukum tersebut paham dan mengerti bagaimana melaksanakannya.
• Istilah hukum tata negara
Hukum Tata Negara erat kaitannya dengan konstitusi suatu negara. Ada beberapa istilah bagi Hukum Tata Negara, antara lain : Dalam bahasa Inggris : constitutional law
• Definisi berdasarkan para ahli
Hukum tata negara mempunyai definisi yang diungkapkan oleh beberapa ahli yaitu:
 Van der Pot
Hukum Tata Negara adalah hukum/peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu dengan yang lainnya dan hubungan dengan individu-individu (dalam kegiatannya).
 Wolhoff
Hukum Tata Negara adalah norma-norma hukum yang mengatur bentuk negara dan organisasi pemerintahannya, susunan dan hak kewajiban organ-organ pemerintahan.
 Oppenheim
Hukum Tata Negara mempelajari negara dalam keadaan diam (staats in rust), yang berbeda dengan Hukum Administrasi Negara yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak (staats in beweging), artinya hukum yang diberi kekuasaan mengatur aktivitas penyelenggaraan negara.
 Vanvollen Hoven
Hukum Tata Negara adalah mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum disana serta menentukan susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut.
 Prof. Mr. Ph Kleintjets
Hukum Tata Negara Hindia Belanda terdiri dari kaedah-kaedah hukum mengenai tata (Inrichting Hindia Belanda), alat perlengkapan kekuasaan negara (Demet Overheadsgezag), tata, wewenang (Bevoegdheden) dan perhubungan kekuasaan (Onderlinge Machtsverhouding) diantara alat-alat perlengkapan.
Menurut penulis hukum tata Negara adalah hokum yang dibuat untuk mengatur setiap perangkat Negara baik itu dari lapisan atas sampai dengan lapisan bawah sehingga bisa menjalankan pemerintahan dengan baik dan juga pemerintah member wewenang bagi setiap badan hokum tersebut.

B. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia
Sumber-sumber hukum tata Negara Indonesia menjadi dasar acuan dalam pemerintahan di Indonesia dalam melaksanakan pemerintah sesuai dengan badan hukum tata Negara Indonesia seperti yang dibahas dibawah ini yaitu:
1) Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berfungsi sebagai hukum terutama dinegara Indonesia yang telah diamandemenkan. Adapun isi dari UUD 1945 yaitu sebagai dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-ketentuan lainnya.
2) Ketetapan MPR
Dalam Pasal 3 UUD 1945 ditentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Majelis permusyaratan Rakyat mempunyai wewenang dalam membuat peraturan yang dinamakan dengan ketetapan MPR.
3) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Undang-undang mengandung dua pengertian, yaitu :
a) Undang-undang dalam arti materiel yaitu peraturan yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
b) Undang-undang dalam arti formal yaitu keputusan tertulis yang dibentuk dalam arti formal sebagai sumber hukum dapat dilihat pada 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945.
4) Peraturan Pemerintah
Untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan DPR, oleh UUD 1945 kepada Presiden diberikan kewewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini berarti tidak mungkin bagi presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum ada undang-undangnya, sebaliknya suatu undang-undang tidak berlaku efektif tanpa adanya Peraturan Pemerintah.
5) Keputusan Presiden
UUD 1945 menentukan Keputusan Presiden sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Bentuk peraturan ini baru dikenal tahun 1959 berdasarkan surat presiden no. 2262/HK/1959 yang ditujukan pada DPR, yakni sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan Penetapan Presiden. Kemudian melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Keputusan Presiden resmi ditetapkan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945. Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig) adalah untuk melaksanakan UUD 1945, Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dan Peraturan Pemerintah.
6) Peraturan pelaksana lainnya
Yang dimaksud dengan peraturan pelaksana lainnya adalah seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya yang harus dengan tegas berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7) Convention (Konvensi Ketatanegaraan)
Konvensi Ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalampraktek ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, karena diterima dan dijalankan, bahkan sering kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan menggeser peraturan-peraturan hukum yang tertulis.
8) Traktat
Traktat atau perjanjian yaitu perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Kalau kita amati praktek perjanjian internasional beberapa negara ada yang dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakni perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), dan pengesahan (ratification). Disamping itu ada pula yang dilakukan hanya dua tahapan, yakni perundingan (negotiation) dan penandatanganan (signature).
C. Asas-asas dalam Hukum Tata Negara
1. Asas negara kesatuan
Asas ini tercantum dalam Pasal 1 UUD 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
2. Sistem pemerintahan Negara, setelah amandemen 1945 sistem pemerintahan NKRI menjadi sistem pemerintahan presidential murni.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Di samping Presiden adalah DPR, Presiden bersama-sama DPR membentuk Undang-undang dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, oleh karena itu Presiden harus dapat bekerja sama dengan DPR dan artinya kedudukan Presiden tidak tergantung pada DPR.
4. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Meskipun Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan “diktator”, artinya kekuasaannya tidak tak terbatas.
5. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat
Dewan perwakilan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, kecuali itu anggota DPR juga merupakan anggota MPR. Oleh karena itu, DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden.
6. Menteri-menteri negara bukan pegawai negeri biasa
Meskipun menteri diangkat oleh presiden tapi mereka bukan pegawai negeri biasa, oleh karena menteri-menteri inilah yang terutama menjalankan pemerintahan dalam praktiknya. Sebagai pimpinan departemen, menteri mengetahui seluk beluk dari pekerjaannya.
7. Asas kedaulatan rakyat
Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat ditegaskan bahwa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berkedaulatan rakyat atau demokrasi. Artinya dalam sistem pengambilan keputusan dalam negara berdasarkan mekanisme dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.
8. Asas multi tugas Presiden
Asas ini tercantum dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 14, Pasal 22 ayat 1, dan Pasal 22 ayat 2 UUD 1945. Menurut pasal-pasal ini tugas presiden sebagai kepala kekuasaan eksekutif dalam negaranya, sebagai pembuat undang-undang bersama dengan DPR dan sebagai pengawas badan yudikatif.
9. Asas kabinet presidentil
Asas ini tercantum dalam pasal 17 UUD 1945, bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (ayat 1). Menteri-menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden (ayat 2). Menteri-menteri ini memimpin departemen (ayat 3). Asas kabinet presidentil adalah asas yang diikuti oleh UUD 1945, yang berbeda dengan asas kabinet parlementer yang menjadi asas pada UUD Sementara 1950.
Perbedaannya terletak pada kepada siapa kabinet tersebut bertanggung jawab mengenai pekerjaannya. Jika menteri tersebut bertanggung jawab kepada parlemen maka disebut kabinet parlementer dan jika kabinet bertanggung jawab kepada presiden maka disebut dengan kabinet presidentil.
10. Asas dekonsentrasi, desentralisasi dan asas tugas pembantuan dari system pemerintahan daerah
Asas ini tercantum dalam Pasal 18, Pasal 18 A dan B UUD 1945, yang maksudnya adalah karena negara Indonesia itu suatu eenheids-staat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah-daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia dibagi atas propinsi dan daerah propinsi juga akan dibagi ke dalam daerah yang lebih kecil.
11. Asas saling mengawasi (chek and balance) antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif
Asas ini tercantum dalam pasal 20 ayat 1 dan 2, pasal 21 ayat 1 dan 2, pasal 22 ayat 1, 2, 3 serta pasal 23 UUD 1945. Menurut pasal-pasal tersebut, pada pokoknya DPR/badan legislatif mengawasi penggunaan keuangan negara oleh pemerintah dan DPR mempunyai hak untuk tidak menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.
12. Asas saling mengawasi antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif
Asas ini ada yang tertulis karena tercantum dalam pasal 14 UUD 1945. Ditentukan bahwa presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ini berarti presiden mempunyai hak/wewenang untuk mengawasi pekerjaan dari Mahkamah Agung, yaitu atas keputusan Mahkamah Agung si terhukum dapat mengajukan grasi kepada presiden. Pemberian grasi ini diatur dengan UU Grasi Tahun 1950 LN 1950 – 40 dan beberapa peraturan otentik lainnya. Pemberian grasi ini merupakan hak prerogatif presiden.
Asas pengawasan tidak tertulis timbul apabila terjadi penyalahgunaan wewenang yang oleh badan peradilan dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hokum yang dilakukan oleh pemerintah.

Hukum tata Negara Indonesia sangatlah penting bagi bangsa besar ini guna menjalankan visi dan misi kenegaraan. Setiap peraturan yang dibuat oleh masing parlemen harus berbetul-betul terimplementasi pada sasarannya guna mengapai Negara yang mempunyai jatidiri dan mampu mengatasi segala macam permasalahan yang dating menghadang.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapatlah disimpulkan secara umum bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis Negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya ambtenorganisatie. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara
B. Kritik dan Saran
Dengan adanya makalah ini diharapkan kepada mahasiswa dapat mengetahui dan memahami apa pengertian dari Hukum Tata Negara, Apa yang dimaksud dengan Sumber Hukum dan apa saja sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia.
Penulisan menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih kekurangan. Oleh karena itu marilah kita bersama saling mengisi kekurangan itu dengan berbagi pengetahuan. Penulis menyadari bahwa kemampuan yang dimiliki masih sangat kurang dan kemampuan sangat terbatas untuk meningkatkan kemampuan penulis maka sangat diharapkan sumbangan-sumbangan pemikiran dari pembaca lain yang berupa kritik dan saran.. Karena penulis memahami sebagai seorang mahasiswa yang masih dalam tahap pembelajaran.

DAFTAR ISI
Hartini, Sri. PKNI4206 Hukum Tata Negara Republik Indoensia. 16 November 2011. Mataram: http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=84:pkni4206-hukum-tata-negara-republik-indonesia&Itemid=75&catid=30:fkip
Alamsah. F,Nandang. ARTI DAN PENTINGNYA MENGETAHUI DAN MEMAHAMI HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, HUKUM TATA NEGARA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PRAKTEK BERBANGSA, BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT. 17 November 2011. Mataram: http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/01/arti_dan_pentingnya_mengetahui_dan_memahami_hukum_tata_negara_RI.pdf

….. Sumber-sumber Hukum Tata Negara. 17 November 2011. Mataram: http://dewaarka.files.wordpress.com/2009/11/sumber-sumber-hukum-tata-negara-dewaputu-co-cc.pdf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s